Pusat Layanan · Pemerintah Kota Samarinda
Application Programming Interface
Satu Pintu Data Kota Samarinda
Daftarkan aplikasi Anda, terbitkan token, lalu panggil data resmi perangkat daerah Kota Samarinda melalui satu gerbang — tanpa perlu berurusan dengan server masing-masing dinas.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
# 1 · terbitkan token dari panel, lalu:
curl -H 'Authorization: Bearer TOKEN_ANDA' \
https://api.samarindakota.go.id/api/v4/gateway/{opd}/{dataset}/{jalur}
# jawabannya selalu berbentuk sama:
{
"status": "success",
"message": "…",
"data": [ … ],
"meta": { "version": "4.0" }
}Satu Gateway API untuk Seluruh Ekosistem Kota
Menghubungkan puluhan basis data perangkat daerah (OPD) Pemkot Samarinda ke ratusan aplikasi pengembang, startup, akademisi, dan layanan publik dalam satu kendali otorisasi terpadu.
DiskominfoActive
Satu Data & Layanan
BPBD
Sensor Banjir & Bencana
Bapenda
Pajak & Retribusi
Disdukcapil
Kependudukan & Wilayah
Dishub
CCTV & Transportasi
Dinkes
Faskes & Ketersediaan RS
API Samarinda Gateway
BFF Concurrent Aggregator, Sensor Data Pribadi (UU PDP), Circuit Breaker, & Perutean Terpusat
Warga & Publik Samarinda
Penerima manfaat akhir seluruh layanan kota cerdas
Pemakaian per tahun
Jumlah panggilan yang dilayani gerbang sejak 2018. Puncaknya pada masa pandemi, lalu menurun seiring endpoint lama berhenti berfungsi — itulah yang sedang diperbaiki sekarang.
| Tahun | Panggilan |
|---|---|
| 2018 | 5.451 |
| 2019 | 53.325 |
| 2020 | 2.065.959 |
| 2021 | 1.482.267 |
| 2022 | 509.502 |
| 2023 | 187.690 |
| 2024 | 13.429 |
| 2025 | 592 |
| 2026 | 215.230 |
Endpoint per penyedia
Hanya penyedia yang datanya sudah bisa dipanggil.
- SatuData308
- DISKOMINFO145
- SETDA9
- BPBD8
- DISDUKCAPIL4
- DISDAG4
- Bagian Hukum2
- DISNAKER2
- BPS1
- DLH1
Ekosistem API
Data disusun menurut urusan pemerintahan, lalu ditelusuri sampai ke produsennya. Nama perangkat daerah berubah ketika ada penataan organisasi — urusan tidak.
Data Periodik per Urusan — 31 urusan, 460 endpoint dari seluruh produsen
Disusun menurut urusan pemerintahan, bukan perangkat daerah. Nama OPD berubah ketika ada penataan organisasi — urusan tidak — sehingga alamat yang dipakai di sini tak ikut mati saat itu terjadi.